UNDANG-UNDANG Bolehkan Pilkada 2020 Ditunda Kalau Ada Bencana Nonalam

News

UNDANG-UNDANG Bolehkan Pilkada 2020 Ditunda Kalau Ada Bencana Nonalam

Jakarta, CNN Indonesia —

Desakan penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020   muncul dari sebesar pihak. Tak lepas dari urusan positif virus corona ( Covid-19 ) di Indonesia yang terus meningkat.

Sejauh ini, kasus positif virus corona sudah mencapai 203. 342. Hampir selalu tersedia peningkatan 3 ribu kasus pasti baru  dalam beberapa hari final.

Merespons usulan, Presiden Joko Widodo justru tetap mau pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak 2020 dilanjutkan. Menurutnya, tidak ada dengan tahu kapan pandemi akan sudah.



Sesungguhnya, penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 bukan hal yang mustahil karena diatur dalam UU No. 6 tahun 2020. Ada beberapa kausa yang membahas tentang penundaan pilkada.

Pencetus 120 Ayat (1) menjelaskan, bila ada bencana nonalam mengakibatkan tahapan pilkada tidak dapat lanjut dilaksanakan, maka penundaan bisa dilakukan.

Kemudian pada Pasal 201A Ayat menjelaskan bahwa jadwal pemungutan suara pada Desember 2020 mampu ditunda, asalkan terjadi bencana nonalam yang mengakibatkan tahapan pilkada tak dapat dilaksanakan.

Pemungutan suara, jika ditunda, bisa dijadwalkan ulang berdasarkan atas persetujuan beserta antara pemerintah, DPR dan KPU. Hal itu tertuang dalam Bab 122A Ayat (2).

“Penetapan penundaan tahapan pelaksanaan Penetapan serentak serta pelaksanaan Pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud pada bagian (1) dilakukan atas persetujuan bersama-sama antara KPU, Pemerintah, dan Sidang Perwakilan Rakyat, ” bunyi Pasal 122A Ayat (1).

Jika telah tersedia kesepakatan antara pemerintah, KPU & DPR, jadwal ulang pelaksanaan pilkada diatur dalam peraturan KPU.

“Ketentuan lebih lanjut menimpa tata cara dan waktu pengamalan Pemilihan serentak lanjutan diatur di dalam Peraturan KPU, ” bunyi Kausa 122A ayat (3).

Peran Gugus Tugas

Diketahui, pelaksanaan tingkatan Pilkada Serentak 2020 sempat dihentikan ketika virus corona mewabah di Indonesia pada Maret lalu. Kemudian Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Perppu yang diteken pada 4 Mei 2020 itu menjelaskan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 ditunda dari September menjadi Desember 2020 karena ada bencana nonalam berupa wabah virus corona (Covid-19).

Pemerintah, DPR dan KPU lalu menggelar rapat pada 27 Mei. Hasilnya, mereka sepakat tahapan yang tertunda bisa dilanjutkan teristimewa pada Juni 2020 dan pemungutan suara dilakukan serentak pada 9 Desember 2020.

Setelah pemerintah, DPR, KPU sepakat, Rangkai Tugas Pecepatan Penanganan Covid-19 membuahkan surat B-196/KA GUGUS/PD. 01. 02/05/2020 tanggal 27 Mei 2020. Isinya, merestui tahapan pilkada yang tertunda bisa lanjut dilaksanakan.

Anggota Dewan Pembina Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraeni menilai peran Gugus Tugas, yang kini sudah berubah menjadi Satgas Penanganan Covid-19, memiliki peran penting terkait penundaan pilkada.

Menurutnya, penundaan pilkada karena kasus corona yang tak kunjung berkurang bisa diusulkan oleh Satgas. Dia berkaca dari penundaan yang pernah dilakukan saat virus corona baru mewabah.

“Dalam praktik sebelumnya, pilkada sekaligus lanjutan kan diputuskan dengan mempertimbangkan Surat dari Gugus Tugas yang menyatakan tahapan pilkada bisa dijalankan di tengah situasi pandemi memikirkan kondisi pandemi ini belum jelas kapan akan berakhirnya, ” kata Titi saat dihubungi CNNIndonesia. com , Rabu (9/9).

“Sehingga, dengan yurisprudensi itu, tahapan pilkada bisa dikerjakan penundaan kembali bila ada pertimbangan Gugus Tugas atau pihak dengan punya otoritas terkait penanganan Pandemi Covid-19 yang dengan pertimbangan tersebut lalu diaminkan oleh KPU, Pemerintah, dan DPR, ” tambahnya.

Di samping itu, Titi berpendapat KPU jadi penyelenggara pemilu juga harus melaksanakan peraturan khusus tentang syarat ataupun kondisi pilkada bisa ditunda. Menurutnya, peraturan dalam UU No. enam tahun 2020 masih belum rinci mengatur soal itu.

“Semestinya memang KPU membentuk Sistem KPU khusus yang menerjemahkan parameter atau parameter tahapan pilkada bisa ditunda atau dilanjutkan, ” cakap Titi.

(ryn/bmw)

[Gambas:Video CNN]