Pilkada, Senjata Makan Tuan Pemerintah Tangani Corona

News

Pilkada, Senjata Makan Tuan Pemerintah Tangani Corona

Jakarta, CNN Indonesia —

Desakan supaya Pilkada Serentak 2020 ditunda karena pandemi virus corona (Covid-19) semakin menguat. Terbaru, dua ormas Islam terbesar pada Indonesia, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan PP Muhammadiyah dengan mengajukan permintaan itu.

Akan tetapi, pemerintah dan partai politik di DPR bergeming. Mereka sepakat pilkada tetap dilanjutkan. Pengumpulan suara tetap dilaksanakan serentak dalam 270 daerah pada 9 Desember mendatang.

Menteri Dalam Negeri Tito karnavian pernah mengatakan bahwa pilkada kali ini justru bisa menjadi ajang pencarian solusi dalam menangani pandemi di di setiap daerah. Menurutnya, penanganan pandemi tak bisa hanya mengandalkan pemerintah pusat.


“Justru kita balik menjadi peluang untuk makin menekan Covid-19 karena seluruh daerah incumbent akan all out , ” kata Tito dalam rapat kerja dengan Komisi II, KPU, Bawaslu dan DKPP di dalam 27 Mei lalu.

Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komaruddin memandang pilkada bisa jadi senjata dahar tuan pemerintah.

Rupanya mendapat solusi penanganan corona dengan lebih inovatif di daerah, peristiwa positif justru berpotensi semakin meningkat. Terlebih selama ini penyelenggara serupa tak kuasa mencegah pelanggaran protokol corona oleh para bakal calon kepala daerah.

“Jadi kalau dipaksakan akan menjadi senjata makan tuan. Artinya rakyat mampu makin banyak lagi yang bertumbangan karena Corona. Menjaga nyawa kaum lebih penting dari sekedar pilkada, ” ungkap Ujang saat dihubungi, Senin (21/9).

Jika pemerintah dan partai politik langgeng ingin melanjutkan pilkada, kata Ujang, maka perlu ada peraturan terakhir yang lebih tegas untuk para pelanggar protokol kesehatan.

Kalau perlu ada aturan tentang diskualifikasi bagi peserta yang melanggar protokol corona. Menurutnya, aturan semacam itu bisa memiminalisir potensi penularan karena para peserta pilkada akan takut membuat kerumunan massa.

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) masih memegang sikap yang sama, yaitu meminta pilkada ditunda.

Peneliti Perludem Fadli Ramadhanil janji Pilkada ini bisa dilakukan secara dua pendekatan. Pertama, pemerintah serta DPR perlu menyiapkan kerangka patokan pilkada yang lebih komprehensif, penuh, dan jelas sebagai pedoman pengoperasian pilkada di masa pandemi.

Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Azyumardi Azra menyatakan bakal golput pada pilkada serentak 2020 nanti  (Ari Saputra)

Lalu, yang kedua, Pilkada perlu ditunda, untuk melihat penanganan Covid-19 pada masing-masing daerah. Pemerintah perlu memperhatikan bagaimana potensi risiko, pengendalian, kejadian aktif, dan disiplin warga.

“Penundaan penting, sampai hal-hal di atas membaik. Jadi janji bukan sampai pandemi berakhir, karena tak tahu kapan akan sudah, ” jelasnya.

Sementara itu, Koordinator Komisi Pemilih Indonesia Jeirry Sumampow memperhitungkan penundaan pilkada karena wabah Covid tak bisa dilakukan terburu-buru. Menurutnya, seluruh pihak yang berkepentingan harus melaksanakan evaluasi terlebih dulu sebelum memutuskan pilkada ditunda atau dilanjut.

Ia menyoroti soal pelanggaran protokol kesehatan yang berlaku di masa pendaftaran pasangan bahan kemarin. Menurut Jeirry, hal itu bisa terjadi karena penyelenggara tidak dapat mengantisipasi tahapan pendaftaran bahan.

Berdasarkan catatan Institusi Pengawas Pemilu (Bawaslu), tercatat 316 bakal paslon dari 243 kawasan melakukan pelanggaran protokol Covid dalam pendaftaran pasangan calon 4-6 September lalu.

“Penundaan Pilkada boleh saja, baik saja. Tapi melakukan itu tanpa melakukan pertimbangan mendalam dan memetakan letak persoalannya, merupakan sikap dan tindakan dengan terlalu terburu-buru, ” kata Jeirry

Jeirry juga mewanti-wanti jangan sampai pilkada nanti, jika dilanjutkan, jadi mempertanggungkan hitam ketika kasus positif virus corona bertambah tinggi.

Jeirry mengatakan bahwa kumpulan massa saat pilkada dan di pasar adalah hal yang sama. Tinggal dengan jalan apa pihak-pihak terkait melakukan pencegahan & penindakan terhadap pelanggar protokol.

“Misalnya, dalam tahapan penetapan calon nanti atau kampanye. Penghimpunan massa harus dilarang dan jika terjadi harus ditindak dengan bahana. Berikan sanksi sesuai dengan regulasi yang ada, ” tuturnya.

(dmi/bmw)

[Gambas:Video CNN]