Petani Sawit Belum Nikmati Program B30

News

Petani Sawit Belum Nikmati Program B30

Jakarta, CNN Indonesia —

Program biodiesel 30 persen atau yang dikenal secara Program B30 dikembangkan pertama kala oleh pemerintah pada 2016. Namun dalam satu tahun terakhir, kalender yang digadang bisa menekan memasukkan migas ini justru tak mampu dinikmati oleh para petani sawit.

Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menyebut, industri biodiesel masih dikuasai swasta dan ganjil. Pemenuhan bahan baku di sektor hulu dinilai belum melibatkan petani kelapa sawit swadaya yang merodok lahan seluas 5, 5 juta hektare.

Sekretaris Jenderal SPKS Manseuetus Darto mengatakan, belum ada perusahaan negara maupun petani kelapa sawit yang menjadi pemasok utama Pertamina dan industri biodiesel lain terkait pemenuhan bahan patokan. Mandatori B30 disebut tak menukar kondisi yang telah lama terjadi, di mana petani swadaya tetap menjual tandan buah segar ke tengkulak dengan harga rendah.



Hal serupa terjadi pada dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di kala pandemi berupa subsidi sebesar Rp2, 78 triliun. Menurut Mansuetus, subsidi itu hanya menguntungkan para pengusaha kelapa sawit.

“Kalau sekarang itu pemerintah Menko Perekonomian mau menaikkan B30 ini menjadi B40, menurut kita semestinya dihentikan dulu B30 ini sambil melakukan perubahan, ” kata Mansuetus.

Perbaikan yang dimaksud, adalah kebijakan dari Kementerian ESDM dan Kemenko Perekonomian yang memastikan bahan dasar untuk industri biodiesel diperoleh dibanding petani. Minimal, lanjut Mansuetus, 10 atau 20 persen, yang diharapkan akan meningkat secara bertahap.

“Situasinya saat ini, industri-industri yang bergerak di hilir itu, sebagaimana yang direkomendasikan ada agak 18 perusahaan, sebenarnya mayoritas lantaran mereka juga punya kebun sawit di sektor hulu. Jadi harus ada kebijakan yang mampu memaksa industri biodiesel dan juga Pertamina untuk membangun kemitraan dengan petani swadaya, ” tuturnya.

Riset yang dilakukan oleh Lembaga Traction Energy Asia menyatakan, penting memberi pembekalan bagi para petani swadaya tentang praktik perkebunan CPO yang baik guna meningkatkan produktivitas. Sehingga, akan dibutuhkan peraturan yang mewajibkan Badan Daya Bahan Bakar Nabati (BU  BBN) untuk membeli CPO dari bengkel yang bermitra dengan petani swadaya, demi membentuk rantai CPO terus-menerus.

Manager Riset Traction Energy Asia Ricky Amukti mengungkapkan, pola kemitraan menjadi strategi sinergi yang tepat. Selain ideal, cermin tersebut juga memberi beragam keuntungan bagi petani swadaya sawit.

“Seperti yang saya ucap, petani langsung menyuplai ke bengkel kelapa sawit, pabrik yang belakang menyuplai ke BU BBN. Itu sangat ideal, kenapa begitu? Dengan pertama, petani bisa mendapatkan kehormatan yang bagus karena tidak perlu melewati tengkulak, dan juga petani mendapatkan bimbingan dari pabrik mengenai kualitas (CPO yang dibutuhkan), ” kata Ricky.

Tertib petani sawit maupun lembaga riset sepakat, Program B30 sebaiknya tidak dilanjutkan, atau mundur ke program sebelumnya yaitu Mandatori B20. Negeri ditekankan perlu mengambil langkah kasar untuk memperbaiki tata kelola dan tata niaga sawit, serta memajukan produktivitas petani swadaya.

Pada awal 2020, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Program B30 dapat menghemat devisa negara mematok Rp63 triliun, sekaligus menekan defisit neraca perdagangan akibat impor patra. Program disebut berpotensi menguntungkan negara, karena 30 persen bahan biosolar berasal dari komoditas kelapa sawit Indonesia.

(rea)