Penjual Mobil Bekas Tak Takut Retribusi Mobil Baru Nol Persen

News

Penjual Mobil Bekas Tak Takut Retribusi Mobil Baru Nol Persen

Jakarta, CNN Indonesia —


Pedagang mobil bekas tak terlalu khawatir dengan usulan pemerintah mengenai  pajak nol tip bagi mobil baru. Bagi pedagang, mobil isyarat tidak akan kehilangan pasar walaupun mobil baru dapat dijual terjangkau jika kebijakan tersebut berlaku.


Senior Manager bursa mobil bekas WTC Mangga Dua Herjanto Kosasih berpendapat, turun kehormatan bukan jaminan masyarakat memilih mobil baru terutama pada masa pandemi.   Menurut dia pada masa pandemi  virus corona (Covid-19) ini masyarakat membeli mobil karena kebutuhan.

“Misalnya mereka yang ingin kerja, biasa naik angkutan umum tapi takut, ” prawacana Herjanto melalui sambungan telepon.


Dengan alasan itu, Herjanto mengatakan masyarakat kini mengangkat pembelian mobil tanpa memikirkan zaman inden, menunggu surat-surat, dan sebagainya.  


Jika mobil baru, menurut Herjanto estimasi mobil tiba di rumah datang dengan pelat nomor turun paling cepat tiga pekan. Itu dianggap terlalu memakan waktu untuk klub yang terdesak kebutuhan mobilisasi harian.


“Makanya itu akhirnya pilih mobil bekas, sebab kan surat-surat sudah ada semua. Karena yang mereka cari itu cepat, karena untuk kerja. Kalau mobil bekas mereka tidak perlu tunggu surat-surat gitu, ” ucapnya.


Selain ingin cepat, ia juga menilai masyarakat cenderung membeli mobil dengan harga paling terjangkau. Namun pajak nol persen, ia ada tidak akan membuat harga mobil baru turun atau menyamai mobil bekas. 




“Menurut saya turun harga mobil terakhir tetap saja masih di atas Rp150 juta. Sedangkan saat itu orang pada milih beli mobil di angka Rp100 jutaan ke bawah. Orang beli mobil nyata cari murah karena ingin simpan uang saat pandemi ini, ” katanya.


Pedagang lainnya di bilangan Depok, Jawa Barat, Yanto, juga berpendapat sama. Menurut Yanto kebijakan tersebut peluang tidak akan menggerus pasar mobil bekas.


“Ya biar harga yang baru melimpah, tapi tetap saja lebih terjangkau mobil bekas kalau saat pandemi seperti ini, ” katanya.


Usulan pembebasan beberapa beban pajak mobil baru  menjelma nol persen diprediksi membuat kehormatan mobil turun hingga 20 berantakan 40 persen. Usulan tersebut saat ini belum mendapat persetujuan dari Departemen Keuangan.

Instrumen utama perpajakan pada mobil baru diketahui ada empat, yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPn) & Pajak Penjualan atas Barang Kaya (PPnBM) yang dipungut pemerintah tengah serta Bea Balik Nama (BBN) dan dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang masuk ke dana daerah.


Besar PPn yakni 10 persen, sedangkan PPnBM bervariasi antara 10 persen maka 125 persen berdasarkan aturan yang masih berlaku sekarang. Sementara tinggi beban PKB sekitar 2 komisi, sedangkan BBN tergantung daerah, 10 hingga 12, 5 persen.

Resiko Kredit Macet  di Balik Pajak Mobil Baru Nihil Persen

Pajak hampa persen yang diusulkan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk mobil baru jadi upaya ‘menyelamatkan’ perekonomian dalam daerah dinilai punya sisi ‘negatif’ yakni resiko kredit macet.

Pembelian mobil di Tanah Minuman yang mayoritas melalui kredit perlu dikhawatirkan. Pasalnya, ekonomi masyarakat dimasa pandemi corona (Covid-19) tidak menentu, sehingga berpeluang menyumbang angka kredit macet atau non performing loan (NPL).

“Meskipun nilai mobil turun tapi kemampuan tukar kredit masyarakat alami penurunan, ” kata Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bima Yudhistira melalui pesan sedikit, Senin (28/9).

Menurut Bima ini juga didukung berdasarkan data perlambatan kredit konsumsi dengan turun tajam dari 7, 3 persen per Juli 2019 menjelma 1, 5 persen per Juli 2020.

“Bisa tampak dari perlambatan kredit konsumsi dengan turun tajam, ” kata Bima.

Taat Bima perusahaan pembiayaan dan leasing juga belum tentu memberikan nilai kepada masyarakat yang hendak memanfaatkan pajak nol persen untuk membeli mobil baru dengan mudah di tengah naiknya resiko NPL.

“Bank juga belum tentu mudah berikan kredit baru di tengah naiknya resiko NPL, ” kata Bima.

Perhimpunan Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) dengan dihubungi mengenai resiko meledaknya NPL jika nol persen berlaku di masa pandemi hingga kini belum menjawab.

Usulan tersebut saat ini belum memperoleh pengesahan, namun diharapkan berlaku hingga Desember 2020.

(ryh/DAL)

[Gambas:Video CNN]