DPR Minta Orang Tua Dilatih Mendatangi Siswa Belajar di Rumah

News

DPR Minta Orang Tua Dilatih Mendatangi Siswa Belajar di Rumah

Jakarta, CNN Indonesia —

Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ), Ledia Hanifa meminta agenda Belajar di Rumah di TVRI digunakan untuk melatih orang gelap mendampingi siswa dalam pembelajaran tenggang jauh ( PJJ ).

Menurutnya, pengampu juga perlu diberikan bimbingan oleh Kemendikbud agar mampu mendampingi anaknya belajar di rumah.

“Perlu dibantu supaya tersedia ketercapaian [pendidikan]. Mau disederhanakan seperti apa kurikulumnya, tapi pendamping terbesar orang tua. Program TVRI istimewa untuk wali itu bisa dilakukan, ” ujarnya dalam Rapat Kegiatan bersama Mendikbud di DPR, Senayan, Kamis (3/9).


Menurutnya, Kemendikbud tidak cuma perlu melatih guru, tetapi pula orang tua murid. Meskipun kondisi mengajar jarak jauh mendadak dikerjakan, katanya, guru sudah memiliki kemahiran mengajar.

Hal itu berbeda kondisinya dengan orang usang yang tidak memiliki latar belakang ataupun kemampuan mengajar secara formal. Padahal, orang tua berperan sebagai substitusi guru selama PJJ.

Di kesempatan yang sama, Ledia juga meminta Nadiem memperhatikan ekonomi keluarga mahasiswa selama pandemi Covid-19.

Ia menyarankan bantuan ekonomi diberikan kepada mahasiswa di luar peserta program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) dan beasiswa Bidikmisi.

“Saya pandang bantuan UKT terutama untuk mahasiswa bukan dalam bentuk KIP dan Bidikmisi, tapi sandaran UKT harus diperhatikan. Kalau tidak ingin banyak mahasiswa yang selesai kuliah karena tidak ada biaya, ” lanjutnya.

Diketahui, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan KIPK dan Bidikmisi diterima satu. 095. 000 mahasiswa di tarikh 2021 dan 7. 252 mahasiswa ditargetkan menerima Beasiswa Afirmasi Pelajaran Tinggi (ADiK). Sedangkan Program Nusantara Pintar ditargetkan menyasar 17. 927. 992 siswa.

Untuk tahun anggaran 2021, Kemendikbud menganggarkan dana sebesar Rp9, 6 triliun untuk Program Indonesia Pintar serta Rp10 triliun untuk KIPK. Dana ini masuk ke dalam kategori anggaran pembiayaan pendidikan dengan total Rp27, 26 triliun.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengakui banyak yang mengkritik kebijakannya yang penuh memberikan kebebasan kepada sekolah serta guru untuk berinovasi.

“Banyak saran dan kritik kemerdekaan tidak bisa efektif kalau kualitas SDM tidak memadai, ” dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI, Kamis (3/9).

Nadiem mengatakan pihaknya menyadari kebebasan berinovasi baru bisa dikerjakan jika guru memiliki kompetensi yang memadai. Untuk itu, ia ingin fokus mengembangkan program guru penggerak.

Guru penggerak adalah program pelatihan guru yang dicetuskan pada masa jabatan mantan pejabat Go-jek itu. Melalui program ini, ia ingin mencari guru secara kompetensi tinggi dan memberikan pelatihan untuk menjadi pemimpin.

Setelah lulus rencana ini, guru bisa mengajar menjadi guru penggerak di sekolah, atau menimba karir menjadi kepala serta pengawas sekolah jika dinilai mumpuni.

Dan jika pada satu sekolah terdapat kepala sekolah yang berasal dari guru penggerak, serta jumlah guru penggerak dengan signifikan, Nadiem menjelaskan sekolah itu disebut sekolah penggerak.

“Sekolah yang jadi contoh dan tempat pelatihan bagi sekolah-sekolah di sekitarnya. Yang membedakan bukan sarana. Tapi sekolah penggerak punya nalar penggerak yang signifikan, ” katanya.

Ia pun berharap upaya ini dapat memunculkan banyak sekolah penggerak. Sehingga dirinya bisa memberikan kebebasan pada guru dan kepala sekolah yang mumpuni dalam menciptakan inovasi perdana.

Kritik terhadap kebijakan Nadiem datang dari berbagai bagian, mulai dari guru dan pemerhati pendidikan. Mereka menilai menteri muda tersebut keliru memberikan banyak privilese kepada sekolah dalam kondisi gawat pendidikan di tengah pandemi.

Misalnya ketika pembelajaran jeda jauh (PJJ) pertama kali diterapkan. Nadiem banyak dikritik karena tak segera mengeluarkan kurikulum darurat serta hanya menerbitkan instruksi melalui surat edaran.

(fey/bmw)

[Gambas:Video CNN]