Bamsoet: Jangan Paksakan Pilkada bila Status Riskan Corona

News

Bamsoet: Jangan Paksakan Pilkada bila Status Riskan Corona

Jakarta, CNN Indonesia —

Kepala Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo   meminta pemerintah supaya tak ngotot menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020   masa laju penyebaran Covid-19 bikin risskan.

Ketimbang memaksa menjadikan Pilkada, pemerintah kata Bambang sepantasnya harus lebih memprioritaskan kesehatan klub.

“Mendorong pemerintah, di hal ini Kemendagri dan KPU, untuk tidak memaksakan Pilkada dilaksanakan tahun 2020 apabila situasi cukup riskan, ” ujar Bambang pada keterangannya, Jumat (11/9).



Berdasarkan data yang diperolehnya, Bambang menyebut total tersedia 45 kabupaten kota yang hendak menggelar Pilkada 2020 secara sekaligus pada 9 Desember mendatang, menyelap dalam kategori zona merah Covid-19.

Jelas meminta pemerintah dan Tim Dasar Tugas Covid-19 terus memantau kondisi 45 daerah tersebut. Bambang menodong pemerintah memastikan semua daerah tersebut agar tidak berpotensi menjadi klaster baru penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Tak hanya pada 45 daerah zona merah tersebut, menurut Bambang, pemerintah juga harus memantau sejumlah daerah lain yang dipastikan bakal ikut menggelar Pilkada serentak. Menurut dia, hal itu penting dilakukan guna memastikan Pilkada benar bisa digelar.

“Agar apabila situasi pandemi masih terus mengalami peningkatan, untuk dipertimbangkan secara matang mengenai pengunduran jadwal pelaksanaan Pilkada 2020, ” ujarnya.

Lebih lanjut, politisi Partai Golkar itu juga mendorong pemerintah untuk terus mengevaluasi kemajuan tahapan Pilkada 2020 sejauh itu. Pasalnya, Bambang mendapati bahwa tidak sedikit protokol kesehatan yang dilanggar selama proses tahapan Pilkada.

Wacana penundaan Pilkada 2020 juga dilontarkan Komite Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), yang meminta pemerintah & lembaga penyelenggara pemilu menghentikan pengamalan Pilkada Serentak 2020 karena berpotensi melanggar HAM.

Komnas HAM menilai hak untuk hidup, kesehatan, dan hak atas mengalami aman akan terlanggar jika pilkada tetap digelar. Terlebih lagi kedudukan pandemi virus corona di Nusantara belum terkendali.

Komnas HAM mengingatkan bahwa penundaan pilkada juga dimungkinkan secara hukum. Perppu Nomor 2 Tahun 2020 yang berganti ke UU No. enam tahun 2020 menyebut pilkada bisa ditunda dan dijadwalkan ulang setelah bencana nonalam berakhir.

“KPU, Pemerintah dan DPR buat melakukan penundaan pelaksanaan tahapan pilkada lanjutan sampai situasi kondisi penyaluran Covid-19 berakhir atau minimal berharta dikendalikan berdasarkan data epidemiologi dengan dipercaya, ” demikian bunyi bahan Tim Pemantau Pilkada 2020 Komnas HAM RI dalam keterangan tercatat, Jumat (11/9).

(thr/ain)

[Gambas:Video CNN]